JR – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama dengan instansi terkait, telah mengambil langkah-langkah signifikan untuk menangani banjir yang melanda ibukota akibat hujan deras sejak Minggu malam.
Bantuan Kementerian Sosial
Kementerian Sosial (Kemensos) mengirimkan bantuan logistik senilai Rp815,5 juta untuk masyarakat terdampak banjir di DKI Jakarta. Bantuan tersebut terdiri dari 35.000 paket makanan siap saji, 2.500 paket lauk pauk siap saji, 600 kasur, 600 selimut, dan 300 paket perlengkapan anak. Bantuan ini dikirim dari gudang induk Kemensos di Bekasi pada Senin pagi.
Tindakan BNPB
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memastikan ketersediaan bantuan logistik bagi ribuan korban banjir di Jakarta Selatan. Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB, Mayjen TNI Lukmansyah, meninjau langsung lokasi terdampak banjir di Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, dan menyalurkan bantuan seperti sembako, makanan siap saji, matras, kasur, selimut, dan terpal. BNPB juga berencana mengadakan rapat koordinasi dengan instansi terkait untuk mencari solusi jangka panjang guna mencegah banjir serupa di masa mendatang.
Penanganan Sampah Pascabanjir
Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta melaporkan bahwa setelah banjir surut, sekitar 1.500 ton sampah berhasil dikumpulkan dari berbagai wilayah yang terdampak. Pengangkutan sampah dilakukan secara intensif untuk mencegah penumpukan yang dapat menghambat aktivitas warga dan memicu masalah kesehatan.
Program Gubernur DKI Jakarta
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyampaikan bahwa pemerintah daerah terus berupaya melakukan berbagai langkah untuk mengatasi banjir, termasuk pengerukan kali dan memfungsikan kembali sumur resapan.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mencari solusi komprehensif untuk masalah banjir yang kerap melanda Jakarta.
Dengan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat, diharapkan penanganan banjir di Jakarta dapat berjalan efektif, dan langkah-langkah pencegahan dapat diterapkan untuk meminimalkan dampak banjir di masa mendatang.
Si Doel Tinjau Lapangan
Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Rano Karno melakukan kunjungan ke wilayah permukiman warga RW 05 Kelurahan Kampung Melayu dan inlet sodetan Kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur (KBT), Jalan Otista Raya, Kelurahan Bidara Cina.
Kunjungan itu, menurut Rano bagian dari peninjauan wilayah terdampak banjir Kali Ciliwung sekaligus menindaklanjuti perintah Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung. Hasil dari peninjauan ini akan dibawa untuk dibahas dalam rapat koordinasi mengatasi persoalan banjir.
“Jadi saya diperintahkan Pak Gubernur berkunjung ke sini dan beliau ke lokasi lain. Setelah ini kita akan rapat untuk mengatasi banjir,” katanya, Senin (3/3).
Menurut Rano, rapat yang akan digelar di Balai Kota DKI Jakarta ini juga bakal melibatkan jajaran Badan Metereologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Hal itu bertujuan agar jajaran Pemprov DKI Jakarta mendapatkan informasi dan pemahaman cuaca serta potensi curah hujan yang mungkin terjadi hingga sepekan ke depan.
Rano mengakui, penjabaran potensi cuaca dari BMKG akan menjadi dasar penanganan yang akan dilakukan Pemprov DKI Jakarta. Dengan begitu, dampak banjir, khususnya di wilayah bantaran Kali Ciliwung diharapkan bisa diminimalisir.
Menurut Rano, wilayah Jakarta sebagai muara dari 13 sungai memiliki sistem pengelolaan tata air yang lebih rumit dari Provinsi Banten. Apalagi, situasi tersebut diperparah adanya penyempitan aliran sejumlah kali seperti di Kali Ciliwung dari awalnya sekitar 50 meter menjadi 20-30 meter.
Ia menegaskan, pengentasan persoalan banjir di Jakarta merupakan salah satu fokus dari pasangan Pramono Anung-Rano Karno. Karena itu sebagai salah satu program prioritas dalam 100 hari kerja, mereka memfokuskan pengerukan seluruh kali, sungai dan waduk yang ada di DKI Jakarta.
Pengerukan bertujuan memperdalam kali dan waduk agar bisa meningkatkan daya tampung air saat terjadi hujan deras atau banjir kiriman dari hulu.
“Kalau mau ideal memang harus diperbesar dan lebarnya sama semua. Tapi ini butuh waktu lama dan harus bersama pusat dan daerah, gak bisa cuma DKI,” tandasnya. (tah)
