DPRD DKI Jakarta menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) pada 12-14 Juni 2026 bertema ‘Strategi Taktis Penyusunan Rekomendasi Pansus yang Implementatif dan Manajemen Komunikasi Politik Menuju Parlemen Modern’ di Semarang, Jumat (12/6).
Kegiatan dibuka dengan pemukulan gong oleh Ketua DPRD Suhud Alynudin didampingi Wakil Ketua DPRD Ima Mahdiah dan Basri Baco, serta Wakil Rektor II Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Bambang Joyo Supeno.
Bimtek diikuti pimpinan dan anggota DPRD DKI Jakarta. Bimbingan itu sebagai upaya meningkatkan kapasitas legislatif. Terutama dalam menjalankan fungsi pembentukan peraturan daerah, penganggaran, dan pengawasan.
Ketua DPRD Suhud Alynudin, pembentukan Pansus berawal dari persoalan nyata di tengah masyarakat. Kemudian, melalui pembahasan secara komprehensif menghasilkan rekomendasi untuk menjadi regulasi.
“Pertama terkait soal Pansus, memang kita sekarang ini mensinergikan antara permasalahan yang ada di masyarakat, kemudian kita formulasi di dalam Pansus dan output-nya atau outcome-nya adalah adanya Perda,” kata Suhud.
Menurut Suhud, sejumlah Pansus yang telah dibentuk DPRD DKI Jakarta sebelumnya telah menghasilkan Perda yang menjadi landasan hukum bagi berbagai langkah pembangunan di Jakarta.
Karena itu, keberadaan Pansus perlu penguatan. Sehingga, mampu menghasilkan rekomendasi yang aplikatif dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Selain membahas penguatan fungsi Pansus, Bimtek juga memberikan perhatian terhadap pentingnya komunikasi politik dan komunikasi publik di lingkungan DPRD.
Seiring perkembangan teknologi informasi dan meningkatnya tuntutan transparansi, menuntut lembaga legislatif semakin terbuka dalam menyampaikan program, kebijakan, maupun hasil kerja kepada masyarakat.
“Baik di aspek penyusunan anggaran, kemudian juga partisipasi masyarakat di penyusunan anggaran, kemudian di dalam penyusunan program daerah, legislasi, dan juga dalam pengawasan,” kata dia.
Materi tentang Manajemen Komunikasi Politik Menuju Parlemen Modern oleh pengamat politik Yunarto Wijaya. Materi tersebut relevan. Dewan dapat menerapkannya dalam menjalankan tugas.
“Bisa di-follow up oleh anggota dewan untuk menjadi bekalan perbaikan legislatif kinerja dalam menjalankan tugas dan juga mengawal pembangunan di DKI Jakarta,” kata Suhud.
DPRD DKI Jakarta ingin memastikan setiap pembentukan Pansus menghasilkan dampak yang nyata bagi masyarakat.
Berbagai isu aktual seperti pengelolaan sampah maupun perparkiran menjadi contoh persoalan yang perlu kajian. Kemudian merumuskan menjadi kebijakan yang lebih kuat. (yot)
