JR – Komisi A DPRD DKI Jakarta meminta pemerintah daerah bersama aparat keamanan memperkuat langkah preventif guna mencegah gesekan antarwarga yang berpotensi berkembang menjadi konflik sosial. Terlebih mengantisipasi konflik berkembang ke arah nuansa suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
Ketua Komisi A Inggard Joshua menilai, seluruh unsur kewilayahan harus mampu mendeteksi potensi konflik sejak dini. Hal itu menanggapi konflik yang terjadi di kawasan Matraman belum lama ini.
Terlebih di Jakarta, terdapat RT, RW, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Bhabinkamtibmas, Babinsa, lurah, hingga camat.
“Kok bisa sampai kecolongan seperti itu?” ujar Inggard usai memimpin rapat kerja Komisi A bersama mitra organisasi perangkat daerah (OPD), Selasa (28/7).
Menurut dia, seluruh unsur harus bekerja secara terpadu. Dengan demikian, persoalan kecil tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar.
“Semua perangkat itu harus bersinergi. Jangan sampai sudah ada gejala tetapi dibiarkan begitu saja,” kata Inggard.
Ia menilai, pendataan terhadap masyarakat pendatang di lingkungan permukiman perlu penguatan melalui koordinasi RT, RW, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas. Mencegah kemunculan potensi konflik.
“Kalau seluruh perangkat bekerja dengan baik, saya yakin Jakarta akan semakin kondusif dan potensi tawuran maupun konflik yang mengarah pada isu SARA bisa dicegah,” tambah Inggard.
Selain itu, Komisi A meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran yang berpotensi memicu eskalasi konflik.
“Membawa senjata tajam saja sudah harus ditindak tegas sesuai hukum. Jangan sampai persoalan terus berulang karena penegakan hukumnya tidak memberikan efek jera,” tegas Inggard.
Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta Muhamad Matsani mengatakan, pemerintah terus memperkuat langkah pencegahan melalui program cooling system bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM).
“Kami juga memprioritaskan program mitigasi potensi konflik sosial, termasuk tawuran, serta memperkuat moderasi beragama melalui program Kesbangpol maupun FKUB,” tutur Matsani. (hot)
